Minggu, 15 Mei 2011

catatan daspem

DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Government
• Menurut Finer
- mengacu pada proses memerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang
- mengacu pada kondisi adanya tata aturan
- mengacu pada otoritas di masyarakat, lembaga, kantor atau jabatan dalam pemerintah (jabatan
karir : sekda; jabatan politis : menteri; jabatan publik)
- mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah menyangkut hubungan antara yang
memimpin dan dipimpin (bentuk : egaliter; metode : kekerasan)
• Citra Lama Pemerintahan
- command and control (memerintah dan mengontrol)
bagaimana mengatur fungsi administrasi pada pemerintahan
efisiensi
- efektif
- akuntabilitas utama
fokus dengan pemerintahan
pemerintahan tampak seperti mesin

Governance
• Menurut Rhodes
governance as carried through 'self organizing', inter organizational networks
• Menurut Goss
- governance to describe emerging new forms of collective decision
- making which lead to the development different of relationship not simply between public
agencies but between citizens and public agencies
• Menurut Mark Robinson
- tindakan menjalankan kekeuasaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan dan mengatur
kegiatan yang dilakukan oleh umum
- mengacu pada proses pengelolaan politik yang menyentuh basis normatif dari otoritas politik
- tidak terbatas pada politik tapi juga perusahaan dan komunitas
• Masalah Sentral dalam Governance
- akuntabilitas
seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang
memerintah
- legitimasi
hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya dan seberapa jauh kebiasaan ini
dianggap dan sah dilakukan
- transparansi
mekanisme untruk menjamin akses publik pada pengambilan keputusan

Government : tata pemerintahan bentuk lama
Governance : tata pemerintahan melibatkan semua komponen masyarakat



DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Alasan yang Mendorong Terbentuknya Gagasan Governance
• tidak bekerjanya hukum dan tata aturan serta tidak ketidakpercayaan pada lembaga politik formal hingga menimbulkan perhatian tentang bagaimana seharusnya lembaga pemerintaha berinteraksi dengan masyarakat
• pengaruh dari agenda politik neo-liberal yang mendukung dikuranginya peran negara dan pengimbangan kekuasaan ke penyediaan pelayanan publik
• adanya berbagai ususlan untuk menyempurnakan mekanisme pemerintahan agar mendukung desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab dan untuk meningkatkan konsultasi serta partisipasi dalam pembuatan keputusan

Pemerintahan - Nilai dan Dimensi Proses
• Nilai = Demokrasi
- macam macam otoritas pemerintah dan tidak hanya mengatur dan mengontrol
- pemerintah harus mempercayakan pada warga negara, sektor pribadi (bisnis), perkumpulan
sukarela (sektor ketiga)
• Proses = Jaringan
- fokus penting pada hubungan antara pemerintah dan pihak sosial lainnya
- pemerintahan bukanlah mesin

Pemerintah itu Mengenai
• hasil interaksi antara politik dengan masyarakat yang lebih luas (pasar, kerjasama)
• umum atau susunan hubungan
• untuk membuat susunan kebijaksanaan

Pemerintahan Baru Adalah
• the medley institusi bukan pemerintah, pengaturan organisasi dan sedikit kolaborasi formal yang mana dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kolektivitas kita
• pemerintah membujuk manajemen untuk memperbaiki dan kemudian mengirim lebih baik nilai pajak dan lebih banyak dasar untuk rescape hubungan

Peran Penting Pemerintahan
• mengatur
• memanajemeni pasar
• mengetuai negosiasi tentang pengeluaran
• membuat ruang untuk dialog masyarakat
• menyediakan sumber daya untuk membuat sesuatu
• menyediakan pelayanan latihan
• memungkinkan dan mendukung manajemen sendiri
• mangatur kerangka untuk partisipasi demokrasi




DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Good Governance - New Public Management
Hubungan Warga - Pejabat Publik

Good Governance
• Pengertian
suatu bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja secara efisien, yaitu
mampu memenuhi kebutuhan rakyat, misalnya
- kebutuhan pelayanan publik : pembuatan akta catatan sipil
- kebutuhan kesehatan : askeskin
- kebutuhan pendidikan : wajar 9 tahun, BOS
• Prinsip Prinsip
transparansi : jelas
suspensi : pengawasan
efektif efisien : waktu
responsif : memiliki daya tanggap
partisipasi : ikut serta
kesamaan : penyetaraan status
visi strategis
penegakan hukum
akuntabilitas
profesionalisme
• Konsep
pemerintah yang dekat dengan warga, memiliki mentalitas melayani dan luwes, inovatif dalam memberikan layanan jasa pada warganya

New Public Management
• Hendaknya melayani dan luwes, movatif dalam memberikan layanan terhadap warga
• Orientasi
warga tidak lagi sebagai abdi melainkan sebagai pelanggan (karena pajak yang dibayarkannya) mempunyai hak atas layanan dalam jumlah dan kualitas tertentu
• Tugas
- menciptakan transparansi dan tercapainya layanan
- memeberdayakan personil dalam melayani masyarakat
- menciptakan kondisi yang berorientasi pada layanan










DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Dominasi Pemerintah
• menciptakan ketergantungan
• minimalnya inovasi
• posisi tawar masyarakat terhadap kualitas pelayanan tidak ada
Dominasi Pemerintah Bersifat Positif
• murah tapi kualitas kurang terjamin
• tidak terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat
• terjadi kestabilan di segala bidang
• koordinasi cenderung lebih baik

Dominasi Swasta
• monopoli
• eksploitatif
• minimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas
Dominasi Swasta Bersifat Positif
• pelayanan lebih berkualitas
• lebih kreatif
• terciptanya lapangan kerja
• masyarakat dapat mengkritik layanan yang diberikan
• banyak pilihan sehingga menguntungkan masyarakat














DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Modal Sosial
• Hanifan
bukanlah modal seperti harta kekayaan atau uang tetapi asset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat : kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial
• Pierre Bourdieu
modal sosial merupakan keseluruhan sumber daya, baik yang actual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap yang didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui
• Coleman
modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen dari perspektif sosiolog dan ekonomi (memakai prinsip ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial)
• Putnam
modal sosial yang berwujud norma norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik den efektif

Pilar atau Unsur Modal Sosial
• Kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan social
• Pentingnya arus informasi yang lancer di dalam struktur social untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat
• Adanya norma norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif

Hal yang dapat dilihat dari Modal Sosial
• Adanya jaringan social memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya
• Kepercayaan memiliki implikasi positif. Adanya keterkaitan orang orang yang memiliki rasa saling percaya (mutual trust) dalam suatu jaringan social akan memperkuat norma norma mengenai keharusan untuk salng membantu
• Berbagai keberhasilan akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya

Bowles & Gintis
• Modal social yang baik akan menghasilkan community governance, “the set of small group social interactions”
• Konsep komplemen diantara ketiga domain tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindakan saling mendominasi karena di masa mendatang komunitas akan meningkat dan memegang peran penting bagi penyelenggaraan tata pemerintahan (governanvce)

Khrisna
• Di desa desa di India menunjukkan bahwa institusi dan modal social bekerjasama menciptakan partisipasi aktif masyarakat desa dengan syarat “agents are also available who can help individuals”
DASAR DASAR PEMERINTAHAN

Network dan Partnership dalam Governance
Implikasi Negatif
• privatisasi atau swastanisasi cenderung menimbulkan monopoli
• manfaat kerjasama tersebut tidak optimal sehingga akan muncul public private partnership (ppp)

Pentingnya network dan partnership
• pemerintahan hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi, kemitraan dan jejaring antar elemen negara, swasta dan masyarakat sipil
• jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern
• kebijakan publik bukan lagi merupakan proses eksklusif yang melibatkan aktor negara namun berupa kemitraan, jejaring antar elemen pemerintahan (policy network)

Network dalam Pemerintahan
• jejaring merupakan koordinasi sosial dan mengordinasi sendiri
• pilar membangun jejaring : saling percaya, kapabilitas reputasi dan ketergantungan timbal balik
• pemerintahan membangun jejaring supaya tercipta sinergi
• jejaring yang terintegrasi mempu menciptakan resistensi atau perlawanan dan menghindarkan dari semua pihak dari dominasi salah satu kekuatan

Process Conditions PPP
• kepercayaan atau mutual trust
• tidak ada kebimbangan dalam merencanakan secara obyektif dan strateginya
• tidak ada kebimbangan dalam merencanakan pembagian hasil dan resiko
• tidak ada kebimbangan dalam pertanggung jawaban dan autoritas

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More